Kemerdekaan dan Industri Pertahanan

OLEH BIMO SASONGKO

Kedaulatan Negara merupakan manifestasi kemerdekaan bangsa yang paling hakiki. Tantangan untuk menjaga kedaulatan wilayah RI semakin kompleks sehingga membutuhkan infrastruktur dan alutsista yang modern. Oleh karena itu, dibutuhkan industri pertahanan dengan kondisi yang agilitas atau tangkas.

Spirit HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-72 menjadi momentum untuk meneguhkan industrialisasi dan transformasi teknologi pertahanan. Pengembangan industri pertahanan merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan selama ini belum didukung oleh kemampuan industri pertahanan secara optimal sehingga menyebabkan ketergantungan terhadap produk alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri.

Industri pertahanan itu meliputi industri alat utama, industri komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan); dan industry bahan baku.

Dalam merealisasikannya tentu perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknologi pertahanan untuk menerapkan visi bagi kemajuan dan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. SDM lokal harus memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, sehingga mampu mendukung tercapainya kemajuan teknologi alat peralatan pertahanan dan keamanan sesuai

dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks ini, industri pertahanan nasional mensyaratkan pula penyelenggaraan dan pengelolaan secara terpadu. Kasus korupsi yang terkait pembelian helikopter Agusta Westland (Heli AW 101) yang didatangkan dari pabrikan Inggris-Italia merupakan indikasi bahwa pengembangan alutsista selama ini belum searah dengan keberadaan industri pertahanan. Pengadaan heli dinyatakan menyimpang karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Heli tersebut pintunya bukan ramp door, padahal PT DI sebagai salah satu industri pertahanan bisa membuat heli seperti yang ditentukan dalam spesifikasi.

Makna peringatan HUT kemerdekaan sangat relevan dengan kondisi dan tantangan hankam pada saat ini.

Seperti ditekankan oleh Presiden Joko Widodo bahwa lanskap politik global dan ancaman hankam sudah berubah. Oleh sebab itu perlu pengembangan SDM untuk antisipasi perubahan itu.

Postur SDM bidang hankam ditantang kemampuannya untuk bisa menghasilkan metode pengamanan yang paling tepat untuk Indonesia. Hal itu seperti dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan pembekalan kepada perwira remaja TNI/Polri, di Mabes TNI.

Program pengadaan alutsista menurut Presiden Jokowi harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal itu, misalnya, pengadaan tank pun harus dievaluasi karena mungkin saja saat ini sudah kurang diperlukan, diganti dengan drone atau pesawat nirawak.

Mewujudkan kedaulatan dirgantara Indonesia merupakan tantangan besar bagi industri pertahanan. Perlu sinergitas antara industri pertahanan dengan TNI AU terkait dengan rencana strategis pengadaan alutsista.

Rencana strategis itu tidak bisa terlepas dari pengembangan SDM. Pengembangan meliputi personel TNI AU maupun kalangan sipil yang menggeluti teknologi penerbangan dan infrastruktur pendukungnya.

Dalam Renstra ditekankan program untuk peremajaan atau pengganti alutsista antara lain pesawat F-5E/F Tiger II yang diproyeksikan pada dua kandidat utama, yaitu Sukhoi Su-35 Super Flanker buatan Rusia, dan F-16 Viper buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat.

Selain itu, pemutakhiran armada pesawat angkut berat sekelas C-130 Hercules, helikopter angkut berat dan pemutakhiran pesawat latih jet jenis T-50i dari Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. Alat pertahanan negara perlu pula melengkapi dengan radar dan sistem persenjataannya.

Dalam era kompetisi global, tantangan TNI AU makin dinamis. Terutama terkait perkembangan kompetisi kedaulatan wilayah udara. Kompetisi sengit tersebut ditunjukkan oleh beberapa negara, seperti Tiongkok yang telah mengembangkan pesawat pembom nuklir untuk meraih superioritas udara.

Para insinyur teknik penerbangan Tiongkok berhasil membuat sejumlah pesawat tempur canggih seperti jet tempur generasi kelima Chengdu J-20, pesawat pembom nuklir berteknologi stealth Xian H-8, dan pembom strategis jarak jauh Xian H-6, dan masih merancang pesawat pembom strategis berteknologi stealth yang bisa mencapai daratan AS, yakni H-20. Selain itu, pesawat pembom canggih yang bisa membawa nuklir dan memiliki kecepatan hipersonik.

Untuk menjaga wilayah udara diperlukan SDM unggul yang memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan sistem radar nasional. Kurangnya radar untuk memantau cuaca dan mengawasi wilayah Nusantara harus segera diatasi.

Saatnya kita meneguhkan Wawasan Nusantara yang kini sangat tergantung kepada SDM yang menguasai infrastruktur pemantau yang andal dalam menjaga wilayah negara. Sistem pemantau terintegarsi dalam C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissanse) yang mengedepankan drone atau pesawat tanpa awak dan sebaran radar di titik-titik rawan, seperti yang ditekankan oleh Presiden Jokowi.

Drone yang biasa disebut Unmanned Aerial Vehicle (UAV) sebenarnya bisa segera direalisasikan karena sudah ada rancang bangun yang dilakukan oleh BPPT, PT Dirgantara Indonesia, dan LAPAN. Bahkan, jika satelit rancang bangun LAPAN sudah selesai, hal ini sangat menunjang operasional drone.

Pemerintah perlu mewujudkan optimasi dan keandalan infrastruktur radar nasional. Khususnya sinergi dan integrasi radar yang dimiliki oleh pihak militer maupun sipil. Alutsista radar sangat penting karena bisa mendeteksi secara dini adanya gangguan keamanan, faktor keselamatan penerbangan dan kejahatan ekonomi. Dukungan alutsista radar itu, dalam kondisi mendesak, akan memungkinkan dan memudahkan mendatangkan bantuan armada pesawat tempur atau armada kapal dalam waktu yang cepat dan sasaran yang tepat.

Putra-putri Indonesia sudah menguasai teknologi membangun radar yang canggih. Hal itu ditunjukkan oleh pakar teknologi radar yakni Beno Kunto Pradekso yang kini menjadi CEO PT Dua Empat Tujuh yang selama ini fokus usahanya adalah rancang bangun radar, terutama pengembangan jenis array radar.

Pada saat ini dibutuhkan penyempurnaan dan penambahan alutsista radar TNI. Seperti jenis Thomson tipe TRS 2215R yang ditempatkan di sepanjang garis pantai Pulau Sumatera menghadap Selat Malaka, antara lain di Sabang, Lhokseumawe, Sibolga, dan lain-lain.

Begitu juga radar yang ditempatkan di Kepulauan Natuna yang berfungsi memonitor wilayah di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Kita perlu berupaya dan begerak cepat untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja radar nasional. Selama ini usaha optimasi tersebut terkendala masalah klasik. Yakni proporsi keterlibatan industry pertahanan nasional.